MajalahAsik.com – Enam setengah tahun bukan waktu yang
sebentar untuk mengubah Kota Solo menjadi salah satu kota dengan sistem
birokrasi terbaik di Indonesia. Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi),
berbagi kisah tentang upaya dan perjuangannya dalam membangun Solo.Jokowi mengungkapkan, upayanya mengubah sistem birokrasi di Solo berhadapan dengan jajaran birokrat yang sulit lepas dari aktivitas korupsi yang merugikan masyarakat. Namun ia tak mundur. Kunci utamanya untuk berhasil, kata Jokowi, adalah niat dari dalam diri untuk melakukan perubahan.
“Semuanya bersuara pesimis. Saya ingin bersuara optimis: birokrasi masih bisa dibenahi. Birokrat kita ini pintar-pintar, tapi manajemen organisasinya tidak benar. Itu yang harus diubah,” ujar Jokowi dalam acara ‘Deklarasi Nasional Menuju Indonesia Bangkit: Birokrasi Bersih dan Melayani’ di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2011.
Jokowi memulai perjuangannya dengan berusaha memperbaiki sistem birokrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Solo. Kala itu, ujar dia, setiap warga Solo yang hendak membuat atau pun memperpanjang KTP, harus menunggu waktu hingga 4 minggu untuk mendapatkannya.
“Tergantung amplopnya (sogokan) berapa. Akhirnya, 6,5 tahun lalu saya panggil programmer, saya tanya (kepadanya) berapa lama mengurus KTP. Dia bilang bisa 8 menit. Saya lalu sampaikan ke masyarakat, KTP satu jam jadi. Nyatanya bisa kita lakukan seperti itu,” kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi bukannya tidak menghadapi kendala. Menurutnya, ketika ia mengumpulkan camat dan lurah di Solo untuk membahas sistem pembuatan KTP yang baru itu, beberapa di antara mereka tak yakin prosedur seperti itu dapat dijalankan dalam waktu singkat.
“Empat orang (camat/lurah) yang ngomong (tidak bisa) dalam rapat itu, besoknya saya copot karena niat saja tidak punya, apalagi melaksanakan. Saya pilih yang punya niat. Kalau birokrasi itu bisa dilakukan dengan baik, amplop apa yang harus dikasih?” kata Jokowi.
“Kalau ada orang yang nggak mau niat melakukan (perubahan) ini, saya gampang saja – injak, ganti,” tegas Jokowi. Ia kemudian mengaku melanjutkan perubahan secara bertahap. Jokowi mengatakan, untuk mencapai sistem birokrasi yang bersih, diperlukan perubahan sistem manajemen organisasi dan fasilitas.
“Pelayanan KTP selama bertahun-tahun, warga harus duduk di kursi seng dan menunggu tidak dilayani. Itu kita ubah. Saya ubah petugasnya pakai jas kayak petugas bank, salamnya ramah. Jadi masyarakat juga nyaman,” terang Jokowi.
Jokowi berharap seluruh pemimpin daerah dapat mengaplikasikan manajemen birokrasi bersih untuk kemajuan birokrasi Indonesia yang bebas dari korupsi.
